Senin, 24 Maret 2008

Menolak PLTN

Awas, Politisasi Isu PLTN

Oleh: M. Abdullah Badri

(Mahasiswa FUPK IAIN Walisongo)

Meski rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Lemah Abang, Balong, Jepara, baru akan dimulai tahun 2011, namun wacana seputar itu sudah meluas menjadi isu nasional. Pro dan Kontra pun tak dapat dihindarkan. Banyak argumen rasional yang bermunculan.

Bagi yang menyetujui proyek tersebut, seperti Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), yang dimotori oleh para ilmuan dan teknisi nuklir perpengetahuan ini, menganggap bahwa pemilihan nuklir sebagai tenaga alternatif untuk memenuhi kekurangan sumber energi listrik negara merupakan pilihan yang tepat. Begitu pula dengan pemilihan Jepara sebagai tempat akan didirikannya proyek tersebut. Menurut BATAN, Jepara merupakan wilayah yang paling aman untuk proyek ini, setelah melalui serangkain pengkajian selama kurang lebih 30 tahun.

Sebaliknya, bagi bagi yang tidak setuju, kekhawatiran akan kebocoran reaktor nuklir menjadi wacana yang selalu digelindingkan. Kebocoran Radiasi bukan hanya akan mengancam keselamatan jiwa penduduk setempat, tapi juga membahayakan alam lingkungan sekitar ─hingga radius 50 Km dari titik kebocoran─ sebagaimana terjadi di Chernobyl (Uni Soviet) pada 1986 dan Tree Mile Island (Amerika Serikat) yang dampaknya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Di negara maju saja masih terjadi kecelakaan, apalagi di Indonesia yang mentalitasnya terkenal tidak disiplin, resikonya pasti lebih besar. Begitulah persepsi yang ada.

Kubu antara yang pro dan kontra itu pun saling berebut membangun opini publik. Pihak BATAN dengan berbagai upaya ingin meyakinkan kepada masyarakat ─terutama di dua kabupaten yang berdekatan dengan Jepara, yaitu Kudus dan Pati─ bahwa PLTN, meskipun terdapat kekurangan, manfaatnya tak dipungkiri dapat dirasakan oleh masyarakat luas, mengingat besarnya kebutuhan energi listrik di Jawa dan Bali yang diprediksi akan mengalami krisis pada tahun 2020. Seminar, diskusi dan juga media massa pun digunakan sebagai sarana tranformasi opini.

Tak kalah strategi, masyarakat yang tidak setuju dengan upaya BATAN tersebut malah lebih intens melakukan upaya penolakan. Tak hanya diskusi dan perang opini, komunitas masyarakat penolak PLTN seperti Masyarakat Reksa Bumi (Marem), LSM Lempung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (Manusia), Greenpeace dan lainnya juga melakukan demonstrasi. Bahkan mereka menggalang dukungan, dari masyarakat bawah hingga pejabat tingkat pusat. Tak ayal, mereka akhirnya mendapatkan dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup, M. Nuh.

Beberapa ilmuan juga banyak yang mendukung aksi penolakan itu. Sebut saja misalnya Otto Soemarwoto, Pakar Lingkungan Hidup dan Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran, Bandung. Menurutnya, yang dipermasalahkan dalam PLTN itu sebenarnya adalah syndrome NIMBY (Not In My Back Yard), yaitu masalah bagaimana cara membuang limbah yang membahayakan itu. Baginya, nuklir bukan pilihan yang tepat, sebab masih banyak energi lokal lain yang belum banyak dimanfaatkan dan tak banyak mengandung resiko, antara lain: tenaga surya, angin, air, panas bumi, biomassa dan biofuel (Suara Merdeka, 01/07). Pendapat ini juga diamini oleh beberapa ilmuan yang menolak berdirinya PLTN.

Isu PLTN dan Pilkada

Ketika wacana PLTN menyeruak hingga menjadi isu yang hangat dan kian aktual untuk dibicarakan, bukan tidak mungkin akan ditungganggi sebagian kelompok yang memiliki kepentingan politik pribadi. Apalagi menghangatnya isu tersebut mendekati momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah yang rencana akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.

Kita bisa melihat, meskipun Pilgub masih menunggu kepastian tanggal, namun beberapa calon sudah “mencuri” start berkampanye. Mereka sudah melakukan aksi “penggodaan” terhadap beberapa kalangan yang dianggap mampu meloloskan keinginannya, terutama dari kelompok partai. Strategi pengembosan terhadap calon rival pun sudah menggeliat dapat dirasakan.

Pandai-pandai pula mereka memanfaakan isu yang sedang berkembang, termasuk isu PLTN. Pra Pilgub, isu tersebut merupakan isu sensitif yang dapat menarik massa. Ini menjadi lahan basah bagi para bakal calon gubernur untuk mencari popularitas di tengah masyarakat. Tak heran, dalam setiap kesempatan, aksi penolakan PLTN selalu dihadiri oleh mereka yang hendak mencalonkan diri beserta para pendukungnya, eksekutif maupun legislatif.

Bukan hanya calon gubernur, bakal calon Bupati malah lebih strategis dalam mewacanakan isu PLTN ini. Kabupaten Kudus misalnya, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), isu PLTN di kota kretek ini semakin menyeruak, bahkan memanas. Akhir-akhir ini saja sudah digelar serangkaian aksi demonstrasi penolakan PLTN yang didukung penuh oleh pejabat setempat, bahkan para pejabat tersebut, merelakan diri turun jalan bersama massa. Ini membuktikan bahwa Isu PLTN memang wacana yang dinilai cukup strategis dalam rangka menghegemoni massa, mengingat banyaknya masyarakat yang kontra daripada yang pro PLTN.

Cagub dan Cabut untuk saat ini mungkin menjadi pendukung aksi penolakan PLTN. Namun di lain hari, setelah terpilih, bisa saja mereka akan berbalik arah, ketika merasa diuntungkan dengan proyek tersebut.

Oleh karenanya, kita harus tetap menjaga kewaspadaan dan lebih hati-hati dalam menyikapi persoalan ini. Sikap dewasa dan bijaksana bukan merupakan tawaran, tapi keharusan, agar tak terjerembab dalam persoalan yang lebih kompleks.

Pilgub memang menciptakan tawaran-tawaran politis di sekitar kita, namun kita harus selektif dalam menentukan mana yang akan kita pilih dan kita jadikan rujukan bersama. Perang opini antara yang pro dan kontra, disaat-saat menjelang Pilkada membutuhkan kejelian, ketelitian dan juga sikap selektif yang tinggi. Jangan sampai masyarakat awam termakan oleh isu yang menyesatkan diri mereka sendiri.

Beberapa yang perlu diperhatikan mengenai masalah ini. Pertama, seleksi sosial tentang auto biografi masing-masing calon agar masyarakat mengenal lebih dekat. Bukan hanya prestasi dan visi misi, tapi juga data pribadi yang diperlukan. Kedua, khusus tentang itu PLTN, hendaknya masing-masing calon tidak mengambil posisi netral. Ia harus berani memposisikan diri, setuju atau tidak. Selama ini, ketegasan mereka dalam menanggapi isu PLTN tersebut terkesan mendua. Di satu sisi mendukung, namun disisi lain menolak. Menolak ketika berada di tengah masyarakat anti nuklir namun giliran “bersalaman” dengan calon investor PLTN, mereka mengiyakan.

Ketiga, masyarakat juga hendaknya bersikap ilmiah, tidak masif-apatis. Dukungan hendaknya disertai dengan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional. Tidak hanya ikut-ikutan. Alasan-alasan mengapa harus menolak PLTN sudah seharusnya diketahui. Jika tidak demikian, pengaruh dari pihak yang Pro PLTN mungkin akan mudah diterima. Disini, pendidikan masyarakat menjadi hal yang penting.

Keempat, masyarakat juga harus sadarbahwa dalam situasi yang demikian, bukan saatnya untuk melihat persoalan secara hitam putih. Sudah sepantasnya kita harus cerdas mengkorelasian fenomena yang ada dengan runtutan sejarah, agar tampil lebih oyektif, kontekstual dan tidak ahistoris. Ingat, isu PLTN berada di tengah-tengah Pilkada akan dimulai. Saat itu juga, sejarah PLTN dan Pilkada segera terekam. Pandai bersikap adalah pilihan utama.

Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar