Apakah Kota Semarang bisa bebas banjir dan rob? Bisa, asal komitmen dan niat warganya terintegrasi dalam prioritas kebijakan pemimpin pemerintahan. Kota Paris, Perancis saja kini bisa melewati krisis banjir tahunan dan bebas rob, setelah 200 tahun lalu, disebut sebagai kota tergenang akibat “ketidakberuntungan” menampung kapasitas aliran air setempat. Prioritas penanganan banjir dan rob adalah langkah pencegahan terhadap dampak eskalatif dari berbagai sektor kehidupan di Kota Semarang. Ibarat penyakit, pencegahan lebih utama daripada pengobatan.
Bajir Kota Semarang seringkali menggenangi wilayah vital seperti di pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Kereta Api Tawang dan Bandara Ahmad Yani, atau rob yang tiap kali datang antara April-Mei di kawasan pasar Johar, Terminal Terboyo dan Tanjung Mas, banyak keluhan muncul akibat sirkulasi kegiatan ekonomi dan sosial yang terhambat.
Sebagai tempat pertarungan kekuatan, baik kekuatan ekonomi, politik maupun daya inovasi teknologi di Jawa Tengah, Kota Semarang memang telah mengalami kejenuhan. Pusat perbelanjaan modern dan bangunan pencakar langit yang berdiri ratusan atau bahkan hingga ribuan, membuat penghuninya “berebut nafas”. Akan ironis manakala kejenuhan itu ditambahi dengan ketidakberuntungan kota karena menjadi langganan banjir dan rob. Apalagi ruang publik di kota berpenduduk 1.716.325 ini sangat minim. Kejenuhan menjadi petaka.
Kota menjadi beruntung kalau di sana ada kebaikan-kebaikan. Semarang yang ketika kemarau panasnya tinggi terasa, dan ketika musim penghujan datang banjir menghadang, membuat psikologi kota mengalami ketidakjelasan dan ketidakstabilan. Sehingga, untuk menjadi kota yang metropolis, dimana pembangunan ekonomi dan kualitas penyelenggaraan kehidupan masyarakat kota berjalan seimbang dan dinamis, dipertanyakan.
Dengan bebasnya kota dari banjir dan rob, dua orientasi sebagai kota metropolis itu akan terealisasi. Area vital yang menjadi pusat pertarungan tiga kekuatan di kota tidak akan terganggu aktivitasnya. Bongkar muat di pelabuhan, mobilisasi massa di terminal, pengiriman barang di stasiun dan transaksi ekonomi berskala makro di bandara, bila lancar, efeknya adalah meningkatnya daya saing serta menurunnya angka kemiskinan Kota Semarang yang mencapai 28 persen serta pengangguran yang hingga kini angkanya masih 32,44 persen (Koran Sindo, 19/04/2010).
Apakah penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran bukan perkara mendesak? Kalau jawabannya tidak, adalah sebuah kenaifan, karena Semarang adalah pusat kota Jateng. Akan terlihat keangkuhannya dan menjadi pusat “angkara sosial” dan anarki kapital bila kemiskinan naik berbarengan dengan meningkatnya pembangunan kota.
Saya memimpikan Kota Semarang yang bukan hanya metropolis, namun juga profetik. Yakni sebuah kota yang memenuhi tiga unsur pembangunan: humanis, liberatif dan transenden (Kuntowijoyo: 2001). Humanis (manusiawi) karena pembangunan ekonominya tidak membuat warganya terkungkung dalam syndrome masyarakat urban yang diburu waktu, sehingga beringas dan individualis, terasing. Liberatif (membebaskan) di sini diartikan sebagai terbebaskannya kaum marginal kota dari akses ekonomi dan pendidikan. Sementara transenden (orisinalitas) mengarah pada bagaimana proses pembangunan kota seharusmungkin tidak berdampak pada perusakan situs-situs kebudayaan yang menjadi identitas kota.
Ini menjadi garapan Wali Kota terpilih, Soemarmo-Hendi, yang pada 19 Juli 2010 dilantik oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Impian Semarang sebagai kota profetik semakin mendesak direalisasikan dalam masa pemerintahan wali kota terpilih karena janji mereka saat kampanye adalah “Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera.” Kota perdagangan dan jasa adalah terjemahan metropolis dan humanis, berbudaya adalah transenden, sementara masyarakat sejahtera adalah liberatif. Tiga unsur itu ada dalam visi pemimpin terpilih. Bebaskan dulu Semarang dari rob dan banjir, baru bicara kualitas.
(Dimuat Harian Semarang (Harsem), edisi 23 Juli 2010)
