TERKADANG mahasiswa memunculkan egoisme yang cenderung menjadi takabur. Kehadiran rasa takabur berkait dengan status yang disandang. Merasa berstatus ìmahasiswaî, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka. Padahal, entah berhadapan dengan polisi, dosen, pemerintah, mereka dianggap sebagai anak kecil yang tak perlu ditakuti.
Kecenderungan itulah yang menyebabkan mahasiswa tak merasa perlu bertindak ’sopan’. Lebih ironis, jika mahasiswa merasa tak pernah salah, tetapi sering menyalahkan orang lain. Itulah yang saat ini telah menyebabkan mahasiswa sombong.
Mahasiswa bukan pangkat. Mahasiswa hanya status, yang tak berbeda dari yang lain. Mereka tak memiliki kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial. Namun kekuasaan mahasiswa seolah-olah melebihi kekuasaan pejabat di negeri ini. Segala yang merugikan publik akan menjadi sasaran empuk mahasiswa untuk menggunakan kekuasaan. Penolakan terhadap praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, penggusuran, penolakan kenaikan bahan bakar minyak, pendidikan mahal sering jadi aktivitas rutin bagi mahasiswa.
Itu sah-sah saja, selagi aksi tersebut benar-benar murni untuk kepentingan publik. Adalah ironis bila aksi itu berjalan berdasar kepentingan materi (uang) dan terkadang tanpa mengetahui pokok permasalahan. Padahal, dalam aksi tak jarang mahasiswa memaki-maki.
Perubahan Sosial Salah satu jargon untuk melakukan aksi adalah agen perubahan sosial. Merasa pantas menyandang jargon itu, segala lini kehidupan yang berkait dengan kehidupan bermasyarakat tak pernah lepas dari kontrol mahasiswa. Problematika bangsa, dari politik, ekonomi, sosial, sampai agama adalah lahan perjuangan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Tak sedikit yang salah dalam perjuangan atas nama publik itu. Kesalahan yang sering mereka lakukan itulah, sampai detik ini belum mereka akui sehingga terus berulang. Andai mau mengakui, mereka tentu akan mengubah cara perjuangan menjadi lebih santun dan harmonis.
Tengoklah ketika terjadi demonstrasi mahasiswa, sejumlah fasilitas publik tak jarang hancur dan ratusan orang kehilangan waktu gara-gara lalu lintas macet. Apakah perilaku itu dibenarkan bagi khalayak umum?
Belum lagi yang terkadang ada pemblokadean jalan dengan membakar ban di tengah jalan. Siapa yang merugi? Masyarakat bukan? Apakah perilaku itu pantas disandang mahasiswa?
M Abdullah Badri (Suara Merdeka, 25/9) menyatakan ada empat dosa yang tak disadari mahasiswa, yakni membaca, diskusi, menulis, dan sosialisasi. Keempat hal itu merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa yang tak bisa ditawar-tawar. Namun realitasnya, mahasiswa cenderung lebih banyak tidak melakukan keempat hal itu. Justru segala hal yang berkait dengan publik menjadi kebutuhan utama, mengalahkan kebutuhan diri sendiri.
Penyebab utama kegagalan perjuangan mahasiswa adalah kurang mengutamakan kepentingan pribadi. Bukankah membaca, diskusi, menulis, dan sosialisasi adalah kewajiban yang tak bisa ditinggalkan mahasiswa? Jika mengamalkan kewajiban itu, mereka akan menyadari perjuangan selama ini sangat tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Dari membaca, mereka akan tahu segala hal yang berkait dengan cara berjuang yang baik. Mereka akan mengerti dampak arus lalu lintas yang macet, kerusakan fasilitas publik, sehingga perlu perilaku santun dan harmonis kepada sesama.
Merusak fasilitas publik jangan dijadikan alat pembenar untuk memberantas kejahatan. Bayangkan, pembangunan fasilitas publik dibiayai dengan uang rakyat.
Dengan susah payah kita membayar ke pemerintah demi memperbaiki pembangunan, tetapi kita sendiri yang merusak dan menanggung akibatnya. Itu akibat ketidaktahuan mahasiswa tentang fungsi fasilitas dan pembangunan. Andai mereka tahu, perusakan barang publik tentu tidak bakal terjadi.
Memang kebijakan yang tak prorakyat dan perilaku kejahatan pejabat terhadap negara harus dilawan. Namun bukan berarti cara kekerasan adalah jalan utama. Dalam dunia akademik, tentu perlu mengedepankan sopan santun dan etika sebagai wujud implementasi keilmuan yang dipelajari. Berperang melawan kejahatan tidak harus berwajah preman. Etika dan moralitas merupakan cermin pribadi generasi terdidik seperti mahasiswa. Jadi memerangi kejahatan tidak harus mengorbankan fasilitas publik.
Bisa Apa? Setelah melepas status mahasiswa dengan gelar sarjana, problematika pun banyak bermunculan menghadang mereka. Dulu, ketika mahasiswa, mengubah nasib sosial adalah tujuan utama. Tak jarang mereka bentrok dengan polisi dalam setiap aksi sehingga upaya itu mencerminkan jiwa sosial yang benar-benar menghendaki perubahan kea rah lebih baik.
Entah mengapa, setelah jadi sarjana, arah peran sosial mahasiswa justru tidak jelas. Menghadapi kondisi riil masyarakat, seperti kemiskinan, kebodohan, krisis moral, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, agen perubahan sosial harus tetap melekat dalam diri sarjana. Perjuangan harus berlanjut hingga problematika sosial benar-benar hilang.
Sosok mahasiswa yang dulu dibangga-banggakan, ternyata tak bernyali di depan masyarakat sesungguhnya. Apa gunanya status itu jika setelah jadi sarjana tidak peduli lagi terhadap realitas sosial? Bahkan mengubah diri sendiri pun kesulitan.
Karena itu, jangan hanya bangga dengan status mahasiswa. Peran serta dalam menyumbangkan ide dan tenaga dalam mengubah kondisi sosial pun seharusnya jadi kewajiban bagi mahasiswa. Jangan ikut-ikutan, tanpa mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi. (51)
- M Abdurrahman, pegiat Komunitas Rindu Alas IAIN Walisongo Semarang
(Dimuat Suara Merdeka, 8 Oktober 2010)
