Sabtu, 09 Januari 2010

Budaya Pop dan Berhalaisme Politik

Oleh: M. Abdullah Badri

Perkembangan teknologi komunikasi, ditambah dengan sistem demokrasi yang semakin bebas dan tak terkendali, diakui telah membawa pergeseran dan perubahan iklim politik negeri, dari yang dulu elegan berubah arogan. Sistem perundang-undangan menyatakan setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di parlemen dan bahkan presiden, tanpa memperhatikan secara ketat latar belakang dan status sosialnya.

Karenanya, banyak orang berbondong-bondong, penuh percaya diri, mencalonkan diri sebagai wakil raja dan ratu dari demokrasi, yakni rakyat, kendati ia hanya seorang tukang ojek, pengamen, loper koran, pedagang asongan atau bahkan waria.
Kebebasan kompetisi politik semakin tak terkendali ketika perebutan suara antara calon anggota legislatif (caleg) bukan didasarkan pada nomor urut, namun suara terbanyak. Akhirnya, segala cara ditempuh, termasuk menggunakan media komunikasi yang secara mekanik pandai memanipulasi tampilan dan data.

Disini, politik menjadi show business –seperti kata Neil Postman, seorang kritikus media,- yang memikat daya tarik masyarakat modern yang disebut Guy Debord dalam The Society of the Spectacle sebagai “masyarakat tontonan,” dimana citra, kesan, dan penampilan luar dijadikan ukuran utama sebuah kualitas.

Dalam masyarakat hiburan, kemenangan seorang anggota legislatif tak selalu didasarkan pada setting kehidupannya sebagai seorang “seniman politik”, namun lebih sebagai seorang “penghibur” bagi “masyarakat tontonan”. Mereka akan dipilih menjadi wakil rakyat jika dekat dengan budaya pop mereka, yakni budaya massa yang terlahir dari kepentingan industri; hiburan, musik dan informasi yang berbasis kapitalisme.

Ya, budaya pop bisa menjadi alat komunikasi politik paling efektif bagi politisi untuk membentuk fans club of politic atau idol of politic (Idol: berhala). Politisi dibentuk dan dipilih bukan sebagai figur, namun sebagai idola atau selebriti yang dikenal melalui iklan di media, atau kepandaian menyanyikan lagu-lagu populer anak muda. Tokoh politik tersebut bukan bentukan dari produk demokrasi, namun mediakrasi. Begitupun, masyarakat pemilih bukan memilih atas dasar kualitas-kritis, namun ketenaran dan tampilan fisik.

Ketika memperhatikan fenomena tersebut, diam-diam kita sebenarnya mengamini apa yang dikatakan Street dalam bukunya Politics and Popular Culture (1997). Dia mengatakan bahwa politik sebagai budaya pop adalah menciptakan khalayak. Dalam proses tersebut, politisi beradu penampilan untuk menarik khalayak, tidak beradu argumen dan ideologi.

Substansi politik akhirnya cenderung dilihat dari tampilan fashion daripada vision. Demikian juga, politisi lebih suka retorika daripada karya. Mereka berkomunikasi kepada khalayak bukan berdasar kenyataan, namun impian dan fiksi-fiksi yang diolah dari retorika dan tampilan luar yang tampak meyakinkan.
Karena masyarakat mutakhir kita memang masyarakat hiburan, tidak terlalu heran bila ada seorang artis yang berhasil menduduki jabatan kepada daerah atau anggota legislatif, tanpa terkendala aral berarti, bahkan mengungguli tokoh politik senior.

Modal popular yang dipunya membuatnya dipuja masyarakat laiknya berhala. Kemenangan Dedy Yusuf (wakil Gubernur Jabar), Rano Karno (Wakil Bupati Garut) dan sederat nama artis di parlemen adalah sebuah kemenangan citra dan soal penampilan (a matter of performance), bukan soal seni keindahan berpolitik.

Demikian pula, kemenangan Kennedy atas Nixon awal 1960-an di Amerika Serikat adalah kemenangan citra. Kemenangan Ronald Reagan, sang aktor pada 1980-an dan kemenangan Arnold Schwarzenegger sebagai Gubernur California pada 2000-an adalah logis ketika media adalah pembentuk kesan.

Begitu pula SBY, ia menang karena menjadi idola (berhala) ibu-ibu rumah tangga. Maka, jika Anda ingin menjadi pemenang dalam konstelasi politik, jadilah bagian dari berhala yang banyak dipuja dan dikenal. Tak penting apakah Anda mengenal politik atau tidak, masyarakat kita tak membutuhkan itu. Mereka hanya perlu penghibur, untuk sejenak melupakan penat akibat kemiskinan dan ketertindasan kebijakan.

(Dimuat Bulletin Dialektika KSMW, Edisi Januari 2010)
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar