Wacana gender menegaskan, perempuan menjadi medium sekaligus obyek perjuangan gerakan persamaan hak dan derajat, menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis kelamin. Lelaki sebagai jenis kelamin adalah sasaran kritik dan otokritik gender, yang dalam perhelatan di tataran wacana, kemudian keduanya menjadi dua aras yang berlawanan. Terutama dalam gerakan gender ekstrim, yang selalu mengaitkan keterbelakangan perempuan dan diskriminasi atasnya kepada laki-laki. Sistem politik patriarkhi sebagai representasi dari gelora kuasa laki-laki tak luput dari sasaran tembak heroisme gerakan gender. Akibatnya, gerakan gender terkesan ekslusif dan terkesan melepaskan faktor di luar kuasa laki-laki atas perempuan.
Pada awalnya, gender adalah medium paradigmatik perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian utuh dari masyarakat. Dalam sistem politik tradisional masa lampau, sekitar dua abad yang lalu, perempuan selalu ditempatkan secara subordinatif dari peran publik. Mereka harus mendapatkan restu dari laki-laki ketika hendak melaksanakan peran di ranah publik. Otoritas suami kepada istri masih mengikat penuh dalam bingkai tradisi patriarkhi. Sistem yang berjalan masih tiranis.
Dalam gambaran sosial seperti itu, jelas wacana gender menemukan ruang pergerakan. Menjadi relevan ketika alat perjuangan untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan adalah gender. Perempuan menjadi prioritas utama yang diperjuangkan, baik dilihat dari perspektif sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Intensitas gerakan keperempuanan menjadi semangat yang memantik wacana gender begitu dinamis.
Namun dalam perkembangan mutakhir, kalau gender hanya memfokuskan wacana perjuangannya terhadap perempuan, yang menciptakan sinisme psikologis kepada laki-laki, hanya akan mengesankan ekslusifisme dan elitisme. Ada banyak kelompok masyarakat yang perlu diperjuangkan. Terlalu sempit bila hanya perempuan yang selalu diperjuangkan. Apalagi dalam genderang perjuangannya ternyata, gender lebih mengesankan terciptanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Entah itu menyiratkan keadilan secara normatif-ideal atau tidak, lepas diwacanakan.
Secara etimologis, yang diperjuangkan gender adalah nilai universal yang diejawantahkan secara kontekstual dengan etika sosial yang ada. Bagi saya, bicara keadilan dalam gender itu lebih etis daripada membincang kesetaraan. Karena tidak semua kesetaraan itu mencerminkan keadilan. Harus ada keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban yang terjalin dalam relasi gender, laki-laki kepada perempuan. Dikatakan tidak adil manakala terjadi dominasi dalam relasi tersebut.
Kritik saya kepada wacana gender adalah terlalu menekankan aspek kesetaraan perempuan terhadap laki-laki. Sementara masalah keadilan kadang hanya dijadikan lips service sinisme patriarkhal. Betul, yang namanya penindasan dan tindakan diskriminatif harus dilawan, namun kalau perspektifnya hanya relasi genderisme, akan menyempitkan medium perjuangan kemanusiaan.
Paradigma Baru
Dalam sistem dunia yang terbuka, yang meniscayakan peleburan identitas kelompok berbasis politik, etnik dan idelogis, telah memperluas pandangan dunia tentang kemanusiaan. Eksistensi antar kelompok menegaskan diri secara niscaya dalam ikatan bernama kemanusiaan. Memperjuangkan kemanusiaan bukan lagi berangkat dari perspektif ideologis semata. Di manapun, yang namanya ketidakadilan itu bukan antara kolompok beridentitas tertentu dengan kelompok lawan, namun antara penindas dan tertindas.
Hubungan yang mengganggu relasi perempuan dan laki-laki, baik dalam wilayah publik maupun domestik itu bukan perebutan hak, kawajiban, atau kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, namun antara penindas berjenis kelamin laki-laki kepada tertindas berjenis kelamin perempuan. Jadi, yang berkonflik dalam wilayah itu bukan jenis kelamin, namun benturan kepentingan antara penganiaya dan korban. Dan itu tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan.
Dalam iklim keterbukaan demokrasi yang meniscayakan penghargaan dan penghormatan atas keragaman dan peran masing-masing individu, tidak membatasi identitas berbasis apapun, wacana gender harus menampakkan wajah kosmopolitan.
Sejarah perjuangan gender berpusar dalam upaya menstabilkan, meyeimbangkan secara terus menerus antara hak-hak personal perempuan/laki-laki dan kebutuhan masyarakat (Abdurrahman Wahid: 2007, 8). Kalau peran perempuan/laki-laki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dirasa menguras energi personalnya, maka harus dicari keseimbangan yang mencerminkan keadilan. Begitu pula sebaliknya, bila pemenuhan hak-hak individu itu mengikis peran sosial, harus diupayakan keadilan, agar tak terjadi ketimpangan.
osmopolitanisme gender terletak pada keseimbangan antara sisi-sisi normatif yang ada dengan tujuan ideal-ontologis dan etis. Jangan sampai perjuangan gender menggerus individu dari akar tradisi dan budaya, yang tak selamanya negatif. Bukan hanya perempuan yang diperjuangkan, namun juga laki-laki dan kelompok lain yang menjadi korban tirani.
Gender, sebagai sebuah terminologi, meliputi laki-laki dan perempuan. Gender bukan hanya milik perempuan. Persekusi dan represi gender kospolitan bukan hanya kepada laki-laki, namun kepada semua pembela penindasan, para pemegang etika fir’aunisme yang membuat perbenturan dan konflik sosial.
(Dimuat di Suara Merdeka, Rabu, 13 Januari 2010)
