Senin, 22 November 2010

Gempa gempita budaya korupsi




Oleh M Abdullah Badri


KORUPSI telah berjalan lama sebagai budaya yang merugikan citra bangsa. Imajinasi masa depan lenyap ditelan kekhawatiran karena strategi menilap harta yang bukan hak semakin cerdas dilakukan seiring dengan progresifitas keserakahan, kepentingan kelompok, konsumerisme personal dan masyarakat yang kian permisif dengan semua modus operandinya. Pesimisme pemberantasan korupsi semakin kuat karena penegakan hukum dan sanksi tegas korupsi acapkali mendapatkan ganjalan kepentingan pihak-pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, belum ada tersangka korupsi yang mendapatkan vonis hukuman mati seperti para teroris. Padahal, dilihat dari efeknya, korupsi lebih dahsyat menimbulkan kerusakan daripada yang ditimbulkan dalam aksi peledakan bom teror.

Hanya mantan Jaksa Tri Urip Gunawan yang mendapatkan hukuman penjara terpanjang dalam sejarah pemberantasan korupsi dalam negeri, 20 tahun. Selebihnya, koruptor justru dimuliakan dengan kebebasan, kemerdekaan dari jeratan hukum, bahkan bisa diberikan fasilitas khusus termewah di penjara dan remisi yang tak tanggung-tanggung murahnya. Koruptor mendapat - kan kasih sayang dari berbagai pihak karena satu faktor: sudah mengakar sebagai tradisi dalam praktik kebudayaan masyarakat kita, dan ”dimaafkan”.

Dalam korupsi, disadari atau tidak, ada banyak unsur tindak kriminal yang berlipat-lipat. Praktiknya satu, namun aspek kriminal dan efek yang ditimbulkan darinya melebihi para pelaku dosa besar agama dan sosial. Sederhana saja, korupsi bukan hanya berkaitan dengan individu saja. Ada amanat publik yang diselewengkan di sana.

Berbagai aspek
Dilihat dari cara pengambilan, korupsi dekat sekali dengan pencurian. Bedanya, pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sementara korupsi bisa dilakukan secara berjama’ah dan tanpa tedeng aling-aling (malu). Bedanya lagi, barang curian biasanya adalah milik personal, sementara hasil korupsi adalah milik banyak orang, publik luas.

Karena itulah, dilihat dari aspek kepemimpinan, korupsi sangat erat dengan penghianatan amanat publik. Para petinggi negeri ini (kepala daerah), dalam audit semester awal tahun ini dari Mendagri Gamawan Fauzi, telah ada catatan rapor merah; 125 kepala dari 524 kepala daerah terjerat korupsi. Mereka adalah pemangku jabatan publik yang telah melakukan penghianatan publik.

Sementara, dipandang dari praktik penggelapan keuangan, korupsi tidak jauh dengan penipuan dan penyelundupan. Kalau penipuan atau penyelundupan disebut sebagai korupsi, mungkin para penipu ulung yang tersebar dalam lingkungan sosial kita tidak akan mendapatkan sanksi sosial, hukum dan agama. Alasannya, korupsi sudah dianggap budaya, berbeda dengan penipuan. Dari akibat yang dilahirkan, koruptor lebih dari para penjahat rampok.

Mungkin saja para perampok membunuh calon korban untuk kemudian mengambil barang rampokan itu, lalu lari, dan selesailah aksi. Tapi dalam korupsi, episodeepisode kerusakannya bisa berlanjut hingga tujuh turunan. Bukan hanya tata hukum dan kepemimpinan yang dicederai, tatanan moral, sosial, politik, ekonomi, ajaran agama, adat dan lainnya terkena imbas pula. Orang-orang yang tak berdosa juga menanggung akibatnya.

Walhasil, gegap gempita korupsi telah melahirkan bencana kemanusiaan yang amat dahsyat. Gempa bencana akibat korupsi tak bisa selesai dengan hanya menjerat para pelaku korupsi. Hukuman yang divoniskan kepada koruptor hanya bersifat sementara untuk membuat jera calon pelaku lain. Karena para pelaku korupsi, dekat dengan akses kekuasaan, modal, jaringan sosial dan cerdas bermain strategi menciptakan zona aman aksi dan posisinya.

Latar kebudayaan
Karena sudah jadi budaya yang mengakar dalam ”cipta”, ”rasa” dan ”karsa”, korupsi harus dide- ekskalasi. Kalau kita mengamini pendapat Al- Ghazali yang menyatakan bahwa tabiat dasar manusia itu berbuat baik kepada sesama, kita akan menemukan apriori positif bahwa korupsi jadi praktik karena lingkungan budaya sekitar kita cenderung mendukung. Tanpa sadar, kalau lingkungan budaya kita mendorong tindak pidana korupsi, kita akan tetap mengikuti.

Berangkat dari pemahaman itu, ada yang perlu didekontruksi dalam latar kebudayaan kita, selain sanksi tegas hukum, sosial dan politik tentunya. Pertama, kultur paternalisme dalam kepemimpinan publik (karir dan politik) harus dilunturkan. Budaya paternalisme selama ini cenderung menciptakan sikap ewuhpakewuh dan sungkan mengingatkan pelanggaran yang terjadi di depan mata. Hati nurani mungkin membisikkan kebenaran, tapi tangan, lisan dan pikiran tak mampu menyuarakan lantang karena alasan posisi, jasa, akibat lanjutan atau memang tak punya dukungan.

Kedua, mengubah budaya amplopisasi (memberikan hadiah) dengan profesionalisasi. Merasa berhutang jasa karena telah melancarkan urusan, memenangkan pertarungan politik atau memberikan keuntungan material, membuat budaya amplop menjelma sebagai kelaziman sikap saling pengertian. Karena dianggap berjasa, dosa akan ditutupi dan bersatu dalam diam kala ada penyimpangan.

Ketiga, menghindarkan keberlanjutan ketergantungan berbasis komunalisme. Ketika masih di partai politik, ya, dia adalah kader partai.Namun setelah jadi pemimpin publik, ia adalah milik publik yang diamanati mengelola harta publik untuk kepentingan publik juga. Bergantung dengan komunitas membuat latar kepemimpinan publik bersempatan dikhianati. Seakan, semua tindakan yang dilakukan harus mencerminkan dan menjadi bagian dari praktik komunalnya.

Keempat, budaya instan, permisif, konsumeris, hedonis, meski bersifat personal, harus pula dilenyapkan. Sikap-sikap itulah yang membuat koruptor memenuhi hasrat keserakahan, keinginan tak terbatas, memotong prosedur, cari enaknya saja dan bersifat ”lempar batu sembunyi tangan”. Tak ada jiwa progresif, kreatif, estetis, etis dalam korupsi. Mendekonstruksi budaya korupsi adalah sama arti dengan menghindarkan masyarakat dari bencana gempa kemanusiaan berkelanjutan.

(Dimuat Koran Sore Wawasan,22 November 2010)
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar