Di mana suara pers mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Jawa Tengah? Menjawab pertanyaan itu membutuhkan diskusi panjang. Selama ini, persma belum punya kesamaan visi dalam memainkan perannya sebagai media advokasi alternatif. Berjalan sendiri. Kurang respek terhadap permasalah di luar kampus. Akibatnya, advokasi yang dilakukan belum menemukan kesamaan orientasi.
Dilihat secara epistemologis, pers itu adalah milik publik, dengan mahasiswa sebagai aktornya. Jadi, persma tidak bisa dilepaskan dari kepentingan publik. Namun kepentingan publik mana yang layak diperjuangkan, itu yang belum menemukan kejelasan kelamin oleh persma. Mereka memang bekerja kepada publik, tetapi terbatas dalam wilayah kampus.
Beberapa pejabat birokrat perguruan tinggi justru melihat kiprah persma sebagai benalu dalam kampus karena berita yang disajikan melulu mengkritisi kebijakan akademik dan politik kampus. Kampus yang ingin melesat menjadi perguruan tinggi ideal, harus mengeluarkan energi lebih banyak, bernegosiasi dengan aktivis persma, bila tidak ingin mendapatkan arus perlawanan mahasiswa.
Baik sekali bila persma mampu mewarnai dinamika kampus, namun bila hal itu justru membutakan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di luar kampus, itu akan menutupi fungsinya sebagai agen sosial. Di Jawa Tengah ada banyak isu seksi yang patut disorot persma. Kalau seandainya isu-isu yang diwacanakan itu ternyata mempengaruhi kebijakan publik, persma tidak akan menjadi raja di hutannya sendiri, kampus.
Akan lebih terlihat patriotik bila aktivis persma, gara-gara isu yang ditulisnya, membuat ia dipenjara, daripada ia mendapatkan sanksi akademik dari perguruan tinggi karena advokasi lokalnya di kampus. Hal yang sering dijumpai aktivis persma pada masa Orde Baru dulu. Persma digruduk kaum pemodal akan lebih keren daripada digruduk pejabat kampus.
Isu Publik
Ada banyak isu publik yang perlu mendapatkan perhatian persma di perguruan tinggi Jawa Tengah. Yang kritis membutuhkan sumbangsih publikasi dan advokasi adalah krisis PLTN Muria Jepara. PLTN Muria mengalami fluktuasi pemberitaan media, tidak ada kontinuitas publikasi yang konsisten dengan penolakan rakyat atas pembangunan PLTN itu.
Di luar itu, isu yang tidak kalah penting adalah fenomena korupsi para kepala daerah di Jawa Tengah serta beberapa isu sosial lain semisal kekerasan atas nama agama dan kelompok, terutama di Surakarta, yang sering memicu ketegangan. Belum lagi tentang dinamika pendidikan dan hukum yang dirasa kurang berpihak pada rakyat.
Penulis melihat hanya ada segelintir persma yang secara komprehensif ketika membahas sebuah isu. Di Yogyakarta ada Majalah Arena. Di Jateng, penulis cukup tertarik pada sajian analitis majalah Hayamwuruk, namun sayang, mereka hanya berbicara tentang sastra, sajian isu sosial seputar Jateng jarang terangkat.
Selain kedua tamsil itu, persma hanya mengulas dinamika kampus dan mahasiswa.
Yang membuat ironis, ada beberapa persma yang tidak mencerminkan advokasi sosial lantaran isinya berkisar persoalan mode, tren murahan dan gaya hidup hedonis. Faktor lain yang membuat keterpecahan isu yang diusung persma adalah karena konsen kajian masing-masing pers yang beda. Pers mahasiswa hukum jelas akan lebih banyak membincang hukum. Begitu pula persma fakultas kependidikan, isu yang diangkat juga masalah pendidikan. Mahasiswa filsafat juga lebih tertarik bicara ideologi daripada gerakan advokasi.
Terkooptasi
Persma seperti berada di simpang jalan. Mereka hanya mengelaborasi keilmuannya, sesuai mood psikologis dan kepentingannya. Kerja yang dilakukan selama ini berkutat pada penguatan akademik personal. Pola kaderisasi yang tidak berjalan baik serta masalah pendanaan edisi terbit, menjadi kendala tersendiri yang menyibukkan aktivitas para pegiat persma.
Belum lagi ditambah dengan seabrek acara-acara seremonial semisal seminar, bedah buku, diskusi publik dan acara serupa yang menyita waktu. Dalam kondisi semacam itu, konsolidasi antar persma di perguruan tinggi tidak tergarap baik. Mereka tak punya waktu untuk mengurus perkara orang lain. Kesibukan di persma menjadi berat ketika dihadapkan dengan tugas-tugas akademik perkuliahan. Apalagi tuntutan kerja yang semakin ketat membuat aktivis persma harus lulus cepat. Pragmatisme bukan pilihan, namun kadang menjadi keniscayaan dalam konstelasi dunia kerja.
Suara persma akhirnya tak begitu nyaring terdengar karena tidak ada common issues di Jateng yang menyatukan gerakan advokatif. Peran mereka tergantikan oleh para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organ yang bisa dipastikan tidak bisa lepas dari jerat kepentingan politik ekstra kampus yang pada hakikatnya mengooptasi gerakan mahasiswa.
Persma yang netral secara idelogis harusnya memainkan arus utama memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan mereka yang telah dititipi kepentingan politik tertentu.
Barangkali tulisan ini bisa dijadikan masukan pasca Kongres XVI Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Semarang-Jateng pada 18-19 Desember 2009 di Hotel Graha Muria, Kudus.
(Dimuat Suara Merdeka, 30 Januari 2010)
