Kekerasan demi kekerasan menjadi episode dari kehidupan bangsa Indonesia yang sedang bergeliat menata diri menuju kemandirian. Sangat disayangkan memang jika demontrasi di negara demokrasi seperti Indonesia ini berujung anarkisme. Setelah pada 1 Juni lalu terjadi penyerangan anggota FPI terhadap AKKBB, menyusul kemudian 24 Juni giliran mahasiswa yang bentrok dengan aparat keamanan, dalam aksi demonstrasi menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam insiden itu, setidaknya ada 16 Polisi dan 2 wartawan terluka, 16 orang ditangkap, 8 mobil yang rusak termasuk juga 1 mobil dibakar. (Waspada, 25 juni 2008).
Niat hati ingin memperjuangkan nasib rakyat yang menderita akibat kebijakan pemerintah menaikkan BBM, namun apa yang dilakukan itu keluar dari subtansi. Secara politis, kekerasan yang terjadi memang tidak bisa dibenarkan, dengan alasan apapun. Namun, secara psikologis, tindakan yang mereka lakukan itu merupakan ekspresi berlebihan akibat akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Kita tentu tahu, aksi yang digalang mahasiswa selama ini, diseluruh tanah air, ternyata berjalan sia-sia, tak digubris penguasa.
Kekecewaan yang menggunung itulah yang kemudian dilampiaskan dengan tindak kekerasan. Karena tak tahu kemana harus melampiaskannya, maka mobil dinas, pagar DPR, bahkan ban menjadi sasaran amuk bakar.
Tindakan demikian tentu mencoreng nama baik mahasiswa sebagai kaum intelektual terpelajar. Padahal, mahasiswa merupakan predikat tertinggi bagi orang yang masih mengais pengetahuan. Dalam menyelesaikan masalah, kaum terpelajar dituntut bersikap rasional, arif dan bijak. Bahasa kekerasan tidak pernah diajarkan dalam lingkungan kaum akademisi. Kekerasan, dalam kamus apapun, tidak akan pernah ditulis sebagai jalan yang harus ditempuh, kecuali kamus bangsa Barbar yang hobi perang.
Menyaksikan insiden itu, masyarakat bingung. Tidak bisa dibedakan antara anarki yang dilakukan mahasiswa dengan anarki preman. Bahkan, kalau boleh dikata, anarki mahasiswa justru lebih premanis daripada orang jalanan. Selain karena mahasiswa lebih berpengetahuan, mampu menilai realitas dengan pijakan etika, aksi mereka juga diliput secara vulgar oleh media. Masyarakat diperlihatkan bagaimana para agen sosial itu dengan beringasnya merusak kantor layanan publik, DPR, yang juga dibangun dengan uang rakyat. Ya, mereka memperjuangkan rakyat dengan menghancurkan aset rakyat pula.
Saya tidak menolak misi yang diusung mahasiswa, namun cara yang disampaikan patut disayangkan. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit, rakyat justru disuguhi aksi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Membakar ban misalnya, atau melempari batu dan bom molotof kepada aparat, apakah akan meyelesaikan masalah? Justru tindakan semacam itu akan menciptakan masalah susulan.
Kekerasan dalam Kebijakan
Alasan apapun yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan penaikan harga BBM, tidak akan pernah diterima rakyat. Sebagai penyambung lidah aspirasi, dilengkapi dengan empati dan keprihatinan mendalam, mahasiswa kemudian bergerak melakukan aksi penolakan kebijakan tersebut. Hal itu tentu akan didukung oleh segenap rakyat. Bolehlah mereka mengatasnamakan rakyat. Namun jika berujung anarki, masihkah bisa dikatakan atas nama rakyat?
Saya masih ragu bila dikatakan demikian. Disana rakyat tidak mendapatkan apa-apa kecuali suguhan gratis tindak kekerasan. Sayyidina Ali r.a pernah berkata: “bila aku berangkat perang dalam keadaan marah, maka aku tidak akan berangkat. Sebab, niatku bukan lagi untuk memperjuangkan agama, namun nafsu, amarah,”.
Apa yang dikatakan oleh khalifah keempat itulah yang terlihat dalam anarkisme demontrasi mahasiswa selama ini. Ketika kekerasan sudah terjadi dalam demonstrasi,, mahasiswa tidak lagi mewakili rakyat beserta aspirasinya, namun mewakili diri sendiri.
Perlu dicatat, meskipun tindakan mahasiswa terkadang berlebihan, tak sepenuhnya mereka salah secara utuh. Tentu ada sebab-sebab yang melatarbelakngi kejadian itu. Aksi kekerasan-radikal yang mereka lakukan, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah akibat kebijakan pemerintah manaikkan BBM. Rakyat yang sudah miskin, dimiskinkan ulang dengan kebijakan tidak popular tersebut. Pemerintah memaksa kebijakannya kepada rakyat, kendati dirasa berat. Dalam kata lain, penguasa telah melakukan kekerasan dalam mengeluarkan kebijakan. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dimana-mana. Artinya, kemiskinan merupakan buah dari kekerasan kebijakan. Betul kata Mahatma Ghandi, bahwa kemiskinan adalah bentuk kekerasan yang paling buruk.
Kekerasan kebijakan pemerintah itu kini berusaha dilawan oleh mahasiswa dengan demontrasi sebagai bentuk penekanan politik. Disini mahasiswa juga sedang bermain kekerasan dengan pemerintah. Mahasiswa menghadapi kekerasan kebijakan dengan kekerasan penekanan. Adil dan cukup berimbang. Kebijakan dilawan dengan penekanan. Itu sah dalam Negara demokrasi (yang sebenarnya, menurut saya juga penuh tradisi “kekerasan”)
Namun yang menjadi masalah adalah ketika tekanan itu tidak dihiraukan mereka mengalihkan dengan kekerasan fisik, anarki. Kekuatan kebijakan dengan kekuatan anarkisme tentu tidak sebanding. Bisa dipastikan kekuatan fisik akan kalah, karena kekuatan kebijakan didukung dari semua arah, sementara kekuatan fisik hanya dari satu arah, psikologis: kemarahan. Kekalahan yang hampir pasti itu tentu tak akan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Yang paling nyata adalah citra gerakan mahasiswa.
Jika tidak ingin ada lagi kekerasan dalam gerakan mahasiswa, pemerintah seharusnya juga tidak membuat kebijakan provokasi yang menyengsarakan rakyat. Mahasiswa hanya bagian dari korban kekerasan akibat kebijakan pemerintah, yang juga merupakan kekerasan.
Begitu pun, mahasiswa, sebagai intelektual, juga dituntut lebih memilih jalan dialog daripada anarki, dalam menyelesaikan masalah. Sebab, kekerasan tak akan menyelesaikan masalah. Kebijakan tak bisa dilawan dengan anarki, kecuali jika anarki itu merupakan bagian dari kebijakan. Sebanding.
Lawan mahasiswa hanya satu: ketidakadilan. Kawannya juga satu: kebenaran.
(Tayang di SKM Amanat Edisi 111/ Mei-Agustus 2008)
