Anarki di Ruang Publik Digital

Oleh M Abdullah Badri

FACEBOOK telah membuat saya bosan. Kotak pesan dipenuhi kiriman peristiwa dari banyak komunitas tanpa kontrol. Mereka bebas mengirim apa pun ke space massage, tanpa saya pesan.

Jenuh. Informasi meluber seperti air bah. Sampah pun terbawa. Kata bernada ancaman, hinaan, pujian, sanjungan, dukungan, minta pertolongan, http://www.blogger.com/img/blank.gifresep-resep tidak penting, event murahan, harus saya saring dengan ketabahan dan kewaspadaan.

Ruang publik (public sphere) yang ideal seperti dicita-citakan Jurgen Habermas (Frank Webster, 1995) sebagai arena bebas dari tekanan dan kendali dominasi luar dengan landasan debat rasional (tidak dilandasi kepentingan, kedok, atau manipulasi), yang terbuka bagi pengawasan warga dalam mekanisme penyusunan opini publik serta pertukaran peran, gagasan dan bahasa politik, tak mewujud utuh dalam komunitas imajiner tanpa batas teritorial dalam ruang digital itu. Ruang publik digital tak menjelma ruang agora (tempat berkumpul warga membicarakan kepentingan bersama: Yunani) elektronik yang ideal.

Demokrasi yang dalam realitas politik bisa diwakilkan dalam institusi perdewanan. Di ruang itu, tak seorang pun bisa utuh melakukan proses perwakilan personal. Semua orang bicara tentang kepentingan masing-masing, tanpa terikat birokrasi politis yang membelenggu.

Ruang digital pun berubah jadi ruang neraka elektronik (electronic celare), tempat orang bebas memaki, mengutuk, mengumpat, mencerca, menghujat, menyumpah, menjelekkan, menuduh, dan memfitnah (Yasraf Amir Piliang, 2009).

Ketika itulah, masyarakat digital yang berimajinasi masuk dalam ruang demokrasi elektronik (e-democracy) sebetulnya terjerembap dalam ruang anarki elektronik.

Fakta, beberapa waktu lalu seorang kiai kenamaan dari Kudus juga jadi sasaran umpatan oleh sebuah komunitas digital dari Mesir. Komunitas itu menyatakan sang kiai sebagai “yang tak beradab”, “sesat menyesatkan”, dan karena itu layak disebut kaum kafir. Para pembela fanatik muncul dengan tanggapan sama, yang juga bernada dendam, anarkis, dan seakan-akan kebal kritik.

Saya menyaksikan itu bukan di mimbar debat, melainkan di ruang simulakrum bernama internet. Wah, substansi demokrasi yang antara lain kebebasan, sulit tampak dalam ruang digital yang hiperkompetitif dan pos-simulatif itu.
Demokrasi pada era teknologi elektronik ini telah melampaui prinsip alam, manusia, substansinya, bahkan Tuhan. Demokrasi sosial dan politik tak menempuh jalan uji kelayakan egalitarianisme.

Di sana justru kita bergumul mempertahankan diri dari banjir informasi dan kebebasan komunikasi yang anarkis. Saling menindas, mengisap, menguasai, mengontrol. Siapa kuat, dialah yang akan jadi “raja” di rimba eletronik itu.
Sadar Informasi Pertahanan diri dari sekian efek anarkis itu jadi penting. Sayang, masyakarat digital kita, yang tak hidup dalam dan dari akar kemunculan teknologi seperti di Barat, terasa tunggang-langgang untuk memanfaatkan ruang tanpa kontrol itu secara positif. Asal ada keinginan, wacana diproduksi begitu saja, dikirim kepada siapa saja, kapan pun dan di mana pun suka, tanpa mempertimbangkan substansi. Perasaan benci, sebal, gundah, kagum, tumpah begitu saja di sana.

Mengapa demikian? Yasraf Amir Piliang (hlm. 266-267) punya beberapa alasan. Pertama, kelemahan daya kritis masyarakat kita. Pengguna internet gampang masuk dalam pertarungan ide, gagasan, ideologi, dan kepetingan terselubung karena sukar menyikapi masalah. Kalangan elite tertentu memanfaatkan ruang publik digital itu dan memosisikan masyarakat kita sebagai mayoritas yang diam. Gampang dijebak dalam skenario konflik yang diciptakan demi sebuah kepentingan. Mudah disulut kemarahan, kejengkelan dan kebencian membabi buta, tanpa sudi mengenali akar masalah yang diwacanakan.

Kedua, mayoritas kita belum terbiasa dengan debat rasional, yakni penggunaan akal sehat (reason) dalam mekanisme argumentasi yang terbebas dari emosi, tekanan, penipuan, dan pemaksaan, untuk mencapai konsensus. Sifat primordial kesukuan, kedaerahan, sentimen kuasa, agama, justru muncul di ruang publik digital sebagai kesadaran mikrofasis (fasis-fasis kecil) yang menghambat demokratisasi dialogis.

Ketiga, kita belum terbiasa hidup dalam masyarakat informasi yang menicayakan akses dan kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, mengklasifikasi, membandingkan dengan ragam informasi lain, lalu mengambil kesimpulan rasional. Padahal, kemampuan analisis dan daya kritis personal merupakan syarat masuk ke ruang e-democracy itu.

Keempat, dalam dunia informasi, kebanyakan masih senang jadi konsumen daripada produsen. Dalam menyikapi objek informasi, kita cenderung reaktif dan bukan proaktif untuk menandingi, menangkal, menyaingi, melawan, atau bahkan memerangi info di hadapan kita.

Kelima, prinsip demokrasi masih dangkal kita pahami dan praktikkan. Sikap dalam ruang publik pun tak mengacu pada penghormatan nilai dan martabat orang lain. Bebas berkomunikasi dipraktikkan dengan sikap anarkis.

Agaknya kesadaran informasi, kreativitas berkomunikasi, dan kepekaan sosial demokrasi jadi penting dioperasikan dalam masyarakat yang berdaya kritis dan rasional. Jadi ruang publik digital tak sumpek oleh anarkisme massa e-democracy. Dan, kotak pesan facebook dan email saya kembali bersih.

(Dimuat di Suara Merdeka, Rabu, 11 Mei 2011)
Advertisement

Klik untuk komentar