Ansor dan Polres Jepara yang Diuji UAS (Catatan Audiensi PC GP Ansor Jepara)

Di ruang tunggu, sahabat Ansor Jepara siap beraudiensi dengan Kapolres Jepara, Selasa (22/08/2018)

Oleh M Abdullah Badri

DALAM acara bertajuk audiensi antara Ansor dan Al-Husna yang rencananya mengundang Ustadz Abdul Somad (selanjutnya disebut UAS saja) pada 1 September 2018 di Mayong, Jepara, saya yang kebetulan diminta ikut hadir oleh Ketua PC Ansor Jepara Sahabat Syamsul Anwar ke Mako Polres Jepara, bersama 8 sahabat Ansor lainnya pada Selasa siang (21/08/2018), sempat mengutarakan soal besarnya pengaruh "idu geni" sosok populer UAS yang dalam kajian Culture Studies disebut "idol" (Jawa: braholo).

Hal itu saya utarakan setelah Sahabat Syamsul membacakan secara langsung pernyataan tertulis sikap Ansor Jepara terkait kedatangan UAS. Saya diberi giliran mengutarakan pendapat setelah Sahabat Zainuddin mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ulas pendapat saya saja karena kuatir salah tafsir atas pendapat sahabat Ansor lainnya.

Di depan yang terhormat Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho, pertama-tama saya menekankan pentingnya audiensi pada siang hari itu mengingat UAS adalah sosok yang jadi "idol" sebagai ustadz, yang saat itu saya maknai sebagai "yang menuntun" dari kata kosa kata Arab is-ta-da (penuntun ‘jalan’), meskipun saya tahu, kata itu adalah serapan dari Bahasa Persia bermakna: pengajar, yang di pondok pesantren hanya diganti dengan panggilan "kang" atau "pak guru".

Nah, sebagai sosok ustadz, UAS saya sebut bukan seorang intelektual yang membawa ide-ide baru yang mencerahkan. Sebagaimana ustadz pada umumnya, UAS menurut saya bukan ulama yang memiliki kapasitas istinbath hukum. Dia pandai mengutarakan pendapat dengan gaya penceramah pop, memang iya, tapi acapkali mengucapkan kalimat atau hal-hal lain yang bahkan bertentangan dengan ajaran ahlussunnah waljamaah atau bahkan bertentangan dengan ideologi kebangsaan (wathaniyah) yang wasthiyah (moderat), sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Sahabat Kusdiyanto, Sekjend PC GP Ansor Jepara sempat menyebutkan terma PBNU di forum tersebut, yang diberi kepanjangan olehnya dengan (P)ancasila, (B)hinneka Tunggal Ika, (N)KRI dan (U)UD 1945.

Dalam terma PBNU itulah, UAS dianggap banyak pihak bermasalah. Bahkan lebih jauh, UAS terbukti naik level hingga dianggap sebagai penceramah provokatif ketika ngece sosok personal yang dia ungkapkan dalam agenda publik; ceramah. Sebagai "idol", apa yang keluar dari kalimat UAS jelas potensial sekali diserap sebagai sebuah kebenaran. Ini yang saya tekankan dalam forum audiensi Ansor Jepara di ruang Kapolres tersebut.

Saya sempat menyebut track record UAS dalam beberapa ceramahnya. Sudah saya siapkan dalam file Google Drive tapi tidak jadi dipakai karena suasana tidak mengarah kepada klarifikasi konten ceramah. Beberapa catatan UAS yang saya utarakan di depan Kapolres Jepara dan Kasatintel Jepara, yang kemudian direkam video oleh pihak Humas Polres, antara lain:

Pernah menggunjing PBNU bahwa rujukan NU yang menurutnya benar adalah Luthfi Bashori, Buya Yahya dan Idrus Romli (tokoh NU Garis Lurus). Dia tidak menyebut agar warga NU merujuk Ketum KH Said Aqil Siraj, Habib Luthfi, Mbah Moen atau KH Ma'ruf Amin. Padahal, NU Garis Lurus hanyalah wadah digital pengumpul provokasi terhadap PBNU dan banyak terbukti hoax-nya. Dan, sekarang situsnya sudah tumbang. Page Facebooknya juga runtuh.
Pernah menfitnah salah satu Syuriah PBNU, KH Ishomuddin (Lampung), sebagai orang yang ngaku-ngaku bergelar doktor dan dihina oleh UAS pula dengan sebutan "haji ola ulun". Komentar UAS sempat viral dan akhirnya terbukti bahwa Kiai Ishomuddin tidak pernah mengaku sebagai doktor karena memang belum bergelar doktor. Artinya, ucapan UAS soal Kiai Ishomuddin adalah hoax dan provokasi. Minim informasi tapi berani mengeluarkan statement.
Karakter mudah mengeluarkan statement walau minim informasi juga pernah membuat UAS harus berurusan dengan mahasiswa alumni Syiria ketika ia menyebut konflik di negeri Bahsar Al-Ashad, -yang disebut UAS manusia terlaknat itu,- sebagai konflik Sunni-Syiah. UAS yang diminta klarifikasi oleh alumni Syiria pun bungkam.
Yang paling fenomenal adalah tuduhan UAS kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang dianggapnya tidak bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin sebelum diutus menjadi Nabi. Dan akhirnya dia menyimpulkan, tanpa khilafah, Kanjeng Nabi tidak bisa menjadi utusan yang rahmatan lil alamin.
Untuk soal khilafah, UAS adalah tokoh kontroversial di luar struktur kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berani mengajak kepada masyarakat luas dalam sebuah ceramah di Riau tahun 2013 agar anak-anak muda berbaiat kepada khilafah. Yang tidak baiat mati jahiliyyah.
Saya juga sempat mengutarakan kontroversi UAS soal halal-nya bom bunuh diri dengan mengutip dawuh Syeikh Al-Albani (tokoh terkemuka wahabi Saudi). Namun dibantah oleh Ali Musri, dosen STDI Jember. Tidak sempat saya sebut nama Ali Musri di forum itu. Lupa. Dalam bantahan tersebut (ada videonya di file drive), UAS terbukti sangat minim pengetahuan dan asal comot.
Mengharamkan Peringatan Hari Ibu hanya dengan dalil tasyabbuh, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tafsir dan fakta di lapangan. Pasalnya, Hari Ibu disebut UAS adalah tradisi kafir Barat.

Saya tidak sampai membahas detail kontroversi UAS lainnya di forum, misalnya cara dia menggunakan sosok artis sebagai bahan bercandaan yang kelewat sekali kalimat ejekannya: Rina Rose. Lalu soal pendapat UAS tentang terorisme yang menurutnya hanya untuk mencitrakan buruk umat Islam. Saya juga belum mengungkapkan pula bagaimana penerimaan warga Nahdliyyin dan elite serta tokoh NU yang selama ini merasa dirugikan akibat "idu geni" sosok "idol" alumni Cairo Mesir dan Maroko tersebut.

Ironisnya, UAS selalu tidak merasa terdhalimi jika karena track record-nya itu ditolak di beberapa daerah. UAS pun tidak pernah mencabut semua ucapan kontroversialnya. Dia merasa benar dan pandai bedalih. Misal, soal khilafah, dia tidak mau disalahkan karena apa yang dia ucapkan tidak diprotes oleh pejabat atau polisi yang hadir di forum dia ceramah.

Sebagai ASN dosen, UAS juga terlibat kampanye politik praktis bersama Jenderal Gatot. Dan anehnya, ia tetap aman. Mengutuk “setan bisu” kepada polisi dan hakim pengadilan (dalam kasus Ahok) saja dia aman. Why?

Menyatukan Tapi Riskan Pecah Belah

Bukti-bukti ceramah kontroversial itulah yang melahirkan pendapat saya pribadi kalau UAS adalah tokoh yang potensial bisa memecah belah tapi tidak punya strategi untuk menyatukan mengingat dia tidak di-backup oleh ormas besar semacam NU atau Muhammadiyah. Sejak 2017, UAS adalah Ketua Ormas Jamiyyatul Washliyyah Provinsi Riau, yang menjabat hingga 2022.

"Idu geni" sebagai "idol" tanpa ide-ide sebagai intelektual itulah yang agaknya menjadikan beberapa orang mengundang UAS, hanya karena dia populer sejak dari Youtube hingga dijuluki ustadz sejuta viewers. Ustadz Mudhofar yang disebut anggota Polres di ruangan itu sebagai Ketua Jamaah Tabligh (JT) Provinsi Jawa Tengah pun ikut memanfaatkan popularitas "sang idol" demi menarik perhatian warga dan umat Islam di Jepara.

Saya pribadi mengutarakan keberatan atas kedatangan UAS karena selain unsur pemecah belah di atas, saya meyakini (tentu atas dasar fakta-fakta sebelumnya) bahwa UAS adalah tokoh berpaham Aswaja (minus an-Nahdliyyah) yang tidak pernah tegas menarik garis demarkasi dengan kelompok Islam yang selama ini terbukti meresahkan masyarakat dan polisi, semisal Front Pembela Islam (FPI) dan HTI.

Ini mengingatkan saya pada sejarah JT, yang pernah dimanfaatkan oposisi Pakistan tahun 1995 untuk melakukan pemberontakan horizontal menentang pemerintahan yang sah (silakan cari artikel Mantan Wakil Ketua BIN, As'ad Ali). Meskipun orang lain menyebut JT sebagai jamaah sufi-aswaja transnasional yang lahir dari India, dan sifatnya apolitis, tapi karena mereka tidak tegas menarik garis dengan kalangan radikal Islam, akhirnya terpapar pula oleh paham dan gerakan politik kudeta.

Sama halnya dengan UAS. Niat baiknya untuk ceramah yang tanpa balutan misi ideologis, apalagi harakah jam'iyyah laiknya NU dan Muhammadiyah, ia pun akhirnya mudah dimanfaatkan oleh oknum dan kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun politik gerakan.

Karena itulah UAS terlihat seperti "idol" di semua golongan. Diundang HTI, dia ngomong dukung khilafah islamiyah. Diundang NU, ia bicara amaliyah aswaja. Diundang JT, dengan mudahnya dia menyetujui gerakannya. Diundang hadir kelompok "hijrah" bicaranya ya harus tampak nyunnah, dan tak mungkin bicara amaliyah aswaja. Diundang Pemuda Pancasila (PP), ngomongnya tentang Soekarnoisme.

Tidak berlebihan jika saya menyebut UAS itu artis, laiknya Nissa Sabyan Gambus. Dalam studi kultural dan kapitalisme, artis diciptakan untuk membantu siapa saja yang butuh dikenalkan produknya karena artis adalah pesohor yang memiliki “kebenaran” dan “keindahan” sendiri. Keindahan (art –jadi artis) tidak membutuhkan energi intelektual berlebih. Asal popular, semua bisa memakai.

Inginnya menyatukan, tapi karena minim informasi, pengetahuan dan jaringan, ditambah nol prutul misi ideologis, misalnya seperti Gus Muwafiq, -yang punya misi besar merefresh kenusantaraan dan keaswajaan,-, UAS pun mudah ditunggangi kelompok Islam radikal yang terbukti sering merepotkan polisi dan TNI di Indonesia.

Saya menjelaskan, orang-orang yang selama ini berafiliasi dengan gerakan nyunnah, 212 serta wahabi jihadis maupun wahabi salafi di Jepara bukan tidak mungkin akan merapat jika UAS punya "panggung besar" di Mayong dan mereka minta "idu geni"-nya agar makin optimis dan besar di bumi Kartini.

Kepada Kapolres dan semua yang hadir di forum audiensi tersebut, saya menyebut keresahan PC Ansor Jepara atas rencana kehadiran UAS itu sebagai tindakan "dar'ul mafasid" (mencegah kerusakan), yang dalam tradisi harakah nahdliyyah harus "muqoddamun ala jalbil mashalih" (lebih diutamakan dari potensi kemaslahatan).

Namun, oleh Kasatintel Jepara, dalil keresahan dan akhirnya harus dicegah itu disebutnya dengan "itu kan asumsi". Padahal setahu saya, polisi adalah pihak yang paling awal menerapkan "dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih" jika ada pontensi pecah belah. Polisi jugalah yang setahu saya, sekali lagi setahu saya, paling awal mencegah terjadinya asumsi-asumsi di masyarakat.

Dalam kasus rencana kedatangan UAS di Al-Husna Mayong itu, Kasatintel nampak lebih mengikuti madzhab Polda yang disebutnya sebagai "yang lebih peka daripada Polres". Cuma, ketika sahabat Ansor meminta tanggapan bagaimana cara menjamin UAS kalau dia ujug-ujug ceramah provokatif atau ceramah ideologis mengajak ber-khilafah atau mengajak nahi mungkar bil munkar ala FPI, ia menyarakan sahabat Ansor ikut ngaji saja, mencatat omongan UAS atau bahkan merekam video ceramah UAS. Padahal, setahu saya sejak aktif di Ansor, Badan Otonom (Banom) di NU tersebut bukanlah organisasi kumpulan pemuda notulen ceramah.

Bukti video UAS yang sudah siap tayang kapanpun hanya ditanggapi: "video kan tidak sepenuhnya seperti realitas". Adapun soal bukti penolakan UAS oleh beberapa kelompok di daerah lain pun disebut Kasatintel sebagai "cara yang justru memperlama popularitas UAS". Dia hanya menunjukkan segepok dokumen syarat-syarat perijinan pihak Al-Husna di tangan, yang menurutnya "sah dan legal jadi alasan mengeluarkan ijin". Ia mengaku sudah konsultasi dengan pihak Polda.

Kapolres tidak banyak komentar. Ia hanya menengahi dan berpesan agar jangan membesarkan isu penolakan UAS. Itu justru menguntungkan mereka menurutnya. Dia mengutip petinggi Polri. yang seingat saya menyatakan, "jangan sampai ada acara persekusi, penolakan dll, yang digoreng oleh pihak mereka di media sosial". Setelah cerita soal penolakan UAS di Bali dan Batam, Kapolres pergi keluar ruangan, dan forum diserahkan kepada Kasatintel untuk tanggapan detail selanjutnya dengan sahabat Ansor.

Pernyataan tertulis Ansor yang meminta supaya di majelis ngaji UAS nanti ada lagu "Indonesia Raya" yang dinyanyikan bersama, konon akan disampaikan Kasatintel kepada pihak Al-Husna, yang tidak tahu kenapa, pada siang hari audiensi itu berlangsung, mereka tidak hadir. Padahal, kata Ketua Ansor Jepara, dalam forum itu Polres akan mempertemukan Ansor dengan pihak Al-Husna.

Sebelum masuk ruangan Kapolres, seorang ibu-ibu berpakaian Polwan yang menerima tamu sempat bertanya begini: "Ini ada pihak Muhammadiyah yang sudah datang?".

Sahabat Ansor yang ada di ruang tunggu jelas mlongo. Bukannya audiensi yang dijadwalkan mulai jam 9 pagi itu hanya dengan pihak panitia pengajian UAS dari Al-Husna? Kok pihak MD yang ditanyakan?

Di tengah audiensi berlangsung pun Kapolres juga tidak menyinggung alasan ketidakhadiran Al-Husna atau pihak lain selain Mudhofar. Sahabat Syamsul juga sempat klarifikasi via telpon kepada pihak Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Jepara. Dijawab olehnya; tidak ada undangan.

Atas kronologis tersebut, saya sah dan tidak berlebihan jika berasumsi bahwa pihak Polres terkesan mengondisikan ketidakhadiran pihak Al-Husna.

Kedatangan Ansor pun justru terkesan menguntungkan Al-Husna dan lebih mempercepat pihak Polres Jepara untuk memproses ijin acara Al-Husna dengan UAS. Pasalnya, sebagaimana pengakuan Kasatintel, "Polda lebih peka daripada Polres" soal ijin kehadiran UAS. Audiensi Ansor an sich justru jadi data tambahan bahwa Polres Jepara "sudah koordinasi dengan beberapa pihak". Hahaha.

Siapa sih yang lolos Ujian Allah Subhanahu Wata’ala (UAS)? [badriologi.com]

Keterangan:
Sahabat Ansor Jepara yang turut hadir di ruangan Polres adalah Syamsul Anwar (Ketua), Kusdianto (Sekjend), Zainuddin, Saiful Khalim, Jauharuddin, dan seorang Hasan (Banser).