 |
| Sejarah Resolusi Jihad - Hari Santri 22 Oktober. Foto: istimewa. |
Oleh M Abdullah Badri
SEBELUM tahun 2015, Bangsa Indonesia tidak mengenal Hari Santri. Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober baru ditetapkan pada era Presiden Jokowi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015.
Diperingatinya Hari Santri pada 22 Oktober adalah bentuk pengakuan negara atas peran santri dalam mempejuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam arti lain, dengan Hari Santri, para kaum santri, yakni mereka yang beragama Islam, berakhlak mulia dan hormat dengan kiai (meski bukan alumni pesantren), harus bisa mengisi kemerdekaan sebagai tanggungjawab moral dan politik kebangsaan yang dipikul sebagai beban sejarah.
Kalangan santri, dengan Hari Santri, wajib membangun kesadaran dan harus terus menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana Resolusi Jihad yang pada tanggal 22 Oktober 1945 diinisiasi oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama para kiai, santri, ulama dan rakyat di seluruh tanah Jawa dan Madura.
Sejarah Resolusi Jihad tidak bisa dianggap enteng. Seruan dalam Resolusi Jihad yang dikeluarkan di Surabaya itu menyebutkan bahwa:
- Membela tanah air hukumnya adalah fardlu ain (wajib personal).
- Umat Islam yang berada dalam radius 94 kilometer dari pusat peperangan wajib bertempur melawan Belanda.
Mendengar perintah tersebut, teriakan takbir Bung Tomo semakin terbakar. Melalui radio, Bung Tomo membakar semangat juang arek-arek Surabaya dan sekitarnya untuk turun ke medan perang.
Hasilnya, pertempuran tujuh hari terjadi. Ribuan rakyat, baik muslim maupun non-muslim menjadi korban. Tapi pihak sekutu kewalahan menghadapi pertempuran yang tidak surut. Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby tewas di tangan seorang santri dalam pertempuran yang berlangsung antara 27-29 Oktober 2019.
Baca: NU dan Generasi yang Diburu Informasi
Kematian Mallaby memicu perang lanjutan yang mencetuskan pertempuran 10 November 1945, dan kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi, peristiwa sejarah Hari Pahlawan adalah lanjutan dari fakta sejarah Hari Santri. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Meski disebut Hari Santri, dan titik pijak sejarahnya dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari atas nama PBNU, namun, tanpa kesepatan para kiai lintas ormas saat itu, fatwa jihad tersebut tidak akan efektif.
Karena itulah, saat membahas penetapan Hari Santri di Hotel Salak Bogor pada 22 April 2015, segenap pimpinan ormas yang ada di Indonesia dilibatkan, sebagaimana Kiai Hasyim melibatkan seluruh unsur santri dan kiai dari berbagai daerah pada tahun 1945.
Ada 13 organisasi masyarakat yang terlibat penetapan Hari Santri, antara lain: Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah, MUI, PBNU, DDI, Azyumardi Azra (perwakilan sejahrawan). Semuanya membubuhkan tanda tangan tanda setuju penetapan Hari Santri untuk peristiwa Resolusi Jihad, kecuali hanya satu ormas.
Sejak itulah, Pak Muhammad Nuh, seorang yang hormat kepada kiai dan ulama walau bukan alumni pesantren, bisa disebut santri. Hari Santri tidak ekslusif milik alumni pesantren.
Alumni Perancis, Jerman, Amerika, dan lainnya, bila mereka setuju kesejarahan Hari Santri sebagai politik kebangsaan kalangan santri menjaga NKRI, dia adalah santri. Yang bergerak meneruskan langgengnya NKRI, dialah santri.
Memori sejarah itulah yang harus terus dirawat saat perayaan Hari Santri. Ada Resolusi Jihad yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia. Maka, peringatan Hari Santri, dengan segala bentuk dan jenisnya, harus terus dilaksanakan. [badriologi.com]
